Jika Sepakbola Kembali Diperbolehkan Menggunakan APBD

Eddy Rumpoko adalah walikota Batu dan juga anggota tim transisi bentukan menpora. Bulan juni lalu saat presiden Jokowi berkunjung ke Batu, Eddy mengusulkan agar klub sepakbola kembali diperbolehkan menggunakan APBD. Untuk itu Permendagri no 59 tahun 2007 tentang keuangan daerah harus direvisi.

Sebelum ada larangan, banyak klub mengandalkan APBD untuk membentuk klub sepakbola yang kuat dan merekrut pemain-pemain berkualitas. Asalkan kepala daerah dan DPRD bisa sepakat, dana APBD bisa dikucurkan. Dimasa ini jarang terdengar masalah gaj tertunggak sampai berbulan-bulan seperti sekarang. Pemain lokal bisa tenang bermain dengan penghasilan relatif besar. Pemain asing pun tertarik untuk datang.

Penggunaan APDB untuk klub sepakbola profesional resmi dilarang pada tahun 2011. Mungkin memang seharusnya klub profesional itu adalah bisnis yang mencari keuntungan. Tapi dampaknya adalah, dimulainya krisis keuangan dalam sepakbola kita.

Mencari sponsor untuk anggaran belasan milyar per tahun tak semudah mencairkan APBD. Ada klub yang terletak di kota kecil yang dari potensi marketing tidak menjanjikan. Ada juga klub yang berasal dari daerah terpencil yang sulit dicapai. Sementara sponsor tentunya lebih memilih tim yang punya nama dan basis pendukung yang besar.

Sementara pemain lokal maupun asing sudah terbiasa dengan bayaran besar. Klub yang kesulitan ekonomi tetap memaksakan diri mengontrak pemain dengan nilai tinggi. Jika akhirnya klub tidak mampu mendapatkan sponsor, maka bisa ditebak, gaji para pemainnya ditunggak.

Dualisme ISL/IPL hanya membuat kondisi keuangan klub semakin memburuk. Akibat dari konflik ini sebenarnya masih belum hilang. Lihat saja banyak tim peserta divisi utama 2014  yang mencapai 64 peserta.

Sanksi pembekuan PSSI oleh menpora dan sanksi FIFA adalah pukulan telak bagi industri sepakbola nasional. Insan sepakbola berada dalam perpecahan dan ketidakpastian, sementara konflik kemenpora melawan PSSI entah kapan akan reda. Entah kapan kompetisi akan bergulir kembali. Dan tentunya tidak mudah bagi klub-klub untuk mengundang sponsor datang kembali.

Kembali ke soal APBD. Jika pemerintah mengizinkan klub-klub sepakbola kembali menggunakan APBD, masalah keuangan akan terselesaikan. Lima ratus milyar atau lebih uang negara akan diguyurkan ke klub sepakbola. Dan secara politis, tindakan ini agaknya akan membuat lebih banyak klub mendukung tim transisi.

Tapi tindakan itu sangat tidak bijaksana untuk dilakukan saat kondisi keuangan negara sedang tidak sehat. Alangkah lebih baiknya jika pemerintah fokus untuk menghidupkan kembali industri sepakbola Indonesia. Klub-klub sepakbola lebih baik diajak realistis soal anggaran, bukannya dimanjakan dengan APBD.

Sebagai catatan, sejauh pengamatan penulis, sudah lebih dari sebulan usulan menggunakan APBD ini dilontarkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah.